FAKTANASIONAL//Gresik – Lamongan – Di tengah euforia kemenangannya dalam Pemilu 2024, Ahmad Labib, politisi Partai Golkar yang sukses meraih suara terbanyak di Dapil Jawa Timur X (Gresik-Lamongan), kini harus menghadapi isu tak sedap. Ia diduga meninggalkan utang miliaran rupiah kepada para relawan yang telah berjasa mengantarkannya ke Senayan.
Sejumlah relawan menyatakan kekecewaannya karena hingga kini Labib belum menepati janji untuk melunasi dana kampanye yang mereka keluarkan. Padahal, komitmen tersebut disebut-sebut sudah dijanjikan sejak masa kampanye berlangsung.
Patungan Demi Kemenangan, Janji Tak Ditepati
Salah satu relawan, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa Labib sangat mengandalkan dukungan relawan dalam setiap agenda kampanye. Bahkan, demi mendukung sang calon legislator, mereka rela merogoh kocek pribadi.
“Kami patungan untuk biaya kampanye karena katanya dana dia digelapkan. Tapi setelah menang, yang kami dapat hanya janji tanpa kejelasan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Disebutkan bahwa total utang yang belum dibayarkan mencapai lebih dari Rp1 miliar. Relawan mengaku telah dijanjikan pembayaran dua bulan setelah Pemilu, namun hingga kini belum ada kepastian.
“Kami sudah beberapa kali berusaha menemuinya, bahkan sampai ke Jakarta. Tapi selalu nihil. Yang ada cuma janji terus-menerus,” tambahnya.
Pejabat dan Pengusaha Juga Jadi Korban?
Tak hanya para relawan, beberapa pihak lain disebut turut dirugikan, termasuk pengusaha, kepala desa, hingga sejumlah ASN di wilayah Lamongan. Mereka dikabarkan ikut meminjamkan dana kampanye dengan harapan akan dikembalikan setelah kemenangan Labib. Namun nasib mereka tak berbeda—hanya menanti kepastian yang tak kunjung datang.
Sampai berita ini diturunkan, Ahmad Labib belum memberikan klarifikasi ataupun tanggapan terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media juga belum mendapat respons.
Relawan Siap Tempuh Jalur Hukum
Merasa dikhianati, para relawan kini mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Mereka berencana melaporkan persoalan ini ke Pimpinan DPR RI dan Ketua Umum DPP Partai Golkar.
“Kami ingin hak kami dipenuhi. Jangan sampai politisi seperti ini terus mengkhianati demokrasi,” tegas seorang relawan.
Kasus ini menjadi perhatian serius, terutama di tengah sorotan publik terhadap integritas para wakil rakyat terpilih. Masyarakat kini menanti langkah tegas dari Partai Golkar dalam menyikapi persoalan ini.(*)
