FAKTANASIONAL.COM//Jakarta — Pemimpin Indonesia ke depan diminta lebih memahami peta persoalan sektor pertanian tembakau yang selama ini menyulitkan kehidupan petaninya.
Paling utama harus dibenahi oleh calon Presiden (Capres) selanjutnya adalah mengenai alur tata niaga hasil pertanian tembakau.
Demikian dikemukakan Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Temanggung, Jawa Tengah, Siyamin, Sabtu (22/9/2023).
“Arah kebijakan dari Capres harus jelas tentang tembakau Indonesia. Bisa ditetapkan kebijakan skema tata niaga hasil pertanian tembakau sehingga dapat lebih baik,” kata Siyamin.
Dengan adanya pembenahan mekanisme tata niaga pertanian tembakau, menurut Siyamin, berarti akan memberikan perlindungan terhadap petaninya.
Siyamin menyampaikan, selama ini petani tembakau adalah kelompok pekerja yang tidak pernah memiliki akses langsung ke industri dari hasil perkebunannya.
Pasalnya, ada kelompok lain di atas petani yang dapat langsung berinteraksi dengan industri secara leluasa.
“Namun kelompok tersebut sarat kepentingan politisnya. Akhirnya seenaknya memainkan harga beli. Di sini petani tidak mengerti apa-apa fakta besaran pendapatan yang seharusnya diterima,” ucap Siyamin.
Siyamin menuturkan, mata rantai tata niaga hasil pertanian tembakau saat ini amat panjang dan belum ada pembahasan menyelesaikannya sesuai regulasi.
“Untuk itulah kami dari petani ini berharap ada Capres dengan kebijakan legislasi jadi berani dan tegas melawan kapitalis niaga tembakau,” tukas Siyamin.
Bahkan ada kelompok yang mempunyai jalur langsung ke industri berasal dai golongan politik tertentu sehingga dimanfaatkan juga guna kepentingan jelang Pemilu 2024.
Siyamin berharap, perbaikan alur tata niaga hasil tani tembakau dapat berimplikasi ikut meningkatnya daya tawar petani dalam perekonomian negara.(*)
